TK sebagai Pendidikan Pra-Sekolah

Taman Kanak-kanak (TK) merupakan pendidikan pra-sekolah yang diselenggarakan bagi anak usia 4 - 6 tahun. Pendidikan TK bukan merupakan pra-syarat untuk memasuki jenjang sekolah dasar, sehingga bukan merupakan kewajiban bagi anak untuk memasuki TK. Penyelenggaraan TK dimaksudkan untuk mempersiapkan anak untuk memasuki dunia belajar, sehingga anak akan relatif lebih siap untuk belajar di sekolah dasar daripada anak yang langsung masuk ke SD tanpa melalui TK.

Taman Kanak-kanak bukanlah sekolah, sehingga sistem pembelajaran yang diterapkan pada TK tidak bisa disamakan dengan SD. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pembelajaran di TK antara lain bahwa belajar sambil bermain dan bermain seraya belajar. Bahwa dunia anak usia TK adalah dunia bermain dan sedang dalam masa pertumbuhan sehingga belum waktunya bagi anak usia TK untuk belajar sebagaimana yang dilaksanakan di sekolah. Dengan demikian tidak seharusnya anak TK dipaksakan untuk bisa membaca, menulis, dan berhitung sebagaimana tuntutan beberapa orang tua. Kemampuan membaca, menulis dan berhitung akan diperoleh pada saat anak duduk di bangku sekolah.

Prinsip yang lain misalnya bahwa anak TK sedang belajar bersosialisasi. Anak TK pada umumnya masih sangat lekat dengan orang tua maupun keluarganya. Dengan demikian perlu ada masa belajar untuk “memisahkan” diri dari orang tua dan mulai berkenalan dengan orang lain. Kemampuan untuk berinteraksi dengan anak lain dari kalangan dan keluarga lain perlu dikembangkan, untuk memberikan bekal dalam bersosialisasi dengan masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) TK

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah tentang standarisasi pendidikan, penyelenggaran pendidikan TK harus memenuhi standar pelayanan minimal sebagai berikut.

  1. Program kegiatan belajar TK merupakan satu kesatuan program kegiatan belajar yang utuh dan harus dilandasi oleh pembinaan kehidupan beragama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan anak didik terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

  2. Program kegiatan belajar dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi daerah dan menekankan pada pembentukan perilaku dan pengembangan kemampuan dasar;

  3. Prinsip pembelajaran di TK adalah bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain;

  4. Bahasa pengantar dalam pembelajaran di TK adalah bahasa Indonesia, sedangkan untuk daerah yang memerlukan bisa menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar.

 

Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan

Beberapa program yang berkaitan dengan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan TK antara lain:

  1. Peningkatan profesionalisme guru TK melalui kegiatan pelatihan/penataran sistem pembinaan profesinal (SPP) baik di tingkat pusat maupun daerah;

  2. Pengangkatan guru PNS oleh Dinas Pendidikan setempat yang dilaksanakan berdasarkan USB TK Negeri Pembina/ Percontohan tingkat Kabupaten/Kota dengan kualifikasi pendidikan SPGTK, PGTK dan DII-PGTK;

  3. Peningkatan kinerja pengawas TK/SD melalui kegiatan pelatihan khusus bagi pengawas TK/SD;

  4. Penerapan paradigma baru dunia pendidikan yakni: schooling ke learning, instructive ke fasilitatif, knowledge ke competency based (manajemen berbasis sekolah), centralization ke decentralization, dan government role ke community role (masyarakat madani);

  5. Menyusun materi kegiatan dalam PKB TK sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dan kondisi lingkungannya;

  6. Menyelenggarakan TK dengan memperhatian prinsip-prinsip PKB TK, bermain, lingkungan anak;

  7. Peningkatan Mutu TK Pembina Tingkat Propinsi sebagai Gugus TK Rujukan;

  8. Lomba kreativitas bagi guru/kepala TK;

  9. Lomba Gugus TK;

  10. Lomba UKS TK;

  11. Lomba Kinerja TK;

  12. Memberikan dana bantuan langsung (block grant) kepada TK untuk peningkatan mutu.
     

Program Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pendidikan TK

Beberapa program yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas pendidikan TK antara lain:

  1. Menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyelenggaraan pendidikan TK;

  2. Melaksanakan pembinaan Sistem Pembinaan Professional (SPP) melalui gugus TK;

  3. Menerapkan manajeman berbasis sekolah;

  4. Meningkatkan kerjasama tiga komponen pendidikan TK yaitu pemerintah, GOPTKI dan IGTKI – PGRI;

  5. Penyuluhan dan penyebaran informasi melalui media elektronik dan media cetak untuk menyadarkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan TK;

  6. Membentuk dan memfungsikan Dewan/Komite Sekolah untuk TK;

  7. Memberikan dana bantuan langsung (block grant) kepada TK Pembina.

 

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan TK

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sejak dini, pemerintah perlu mengajak masyarakat lebih berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan TK. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan TK ditempuh strategi sebagai berikut:
 

  1. Pemanfaatan lembaga yang ada dengan memperluas kesempatan kepada lembaga-lembaga di masyarakat untuk mendirikan TK;

  2. Mempermudah jalur birokrasi dengan menyederhanakan proses izin, penyebaran informasi tentang TK, serta membuat perda untuk penyelenggaraan TK;

  3. Menjalin kemitraan dengan dunia usaha, LPTK, organisasi keagamaan, organisasi di bawah GOPTKI serta dengan DPRD Tingkat II;

  4. Dalam penyelenggaraan TK di pedesaan yang harus disadari adalah pendidikan TK untuk anak usia 4-6 tahun sangat perlu dan adanya motivasi yang kuat serta kerjasama masyarakat untuk menyelenggarakan TK di pedesaan;

  5. TK masuk desa umumnya dibentuk untuk membantu anak usia taman kanak-kanak yang orangtuanya kurang mampu dari segi keuangan.
     

 

Sumber: Departemen Pendidikan Nasional, Cq.Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Cq.Direktorat Pendidikan TK dan SD